Blog, Uncategorized
 

Manajemen Pendapatan Daerah dan Sistem Informasi

Juni 23, 2013

Ada tiga pilar utama yang menopang keberhasilan manajemen keuangan publik yaitu manajemen pendapatan, manajemen belanja dan manajemen pembiayaan.

Pengetahuan dan keahlian tentang manajemen pendapatan bagi para manajer publik sangat penting karena besar kecilnya pendapatan akan menentukan tingkat kualitas pelaksanaan pemerintahan, tingkat kemampuan pemerintah dalam penyediaan pelayanan publik serta keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Pemerintah dituntut untuk cerdas dalam menghasilkan dan mengelola sumber-sumber pendapatan, tidak sekedar pandai membelanjakan dan menghabiskan anggaran.

Pemerintah wirausaha adalah pemerintahan yang mampu menciptakan sumber-sumber pendapatan secara kreatif dan inovatif, mampu mengelola potensi ekonomi yang ada secara efisien dan efektif.

Siklus Manajemen Pendapatan Daerah

Tahapan siklus manajemen pendapatan daerah adalah identifikasi sumber, administrasi, koleksi, pencatatan atau akuntansi dan alokasi pendapatan.

Identifikasi Sumber Pendapatan. Pada tahap identifikasi kegiatan yang dilakukan berupa pendataan sumber-sumber pendapatan termasuk menghitung potensi pendapatan. Identifikasi pendapatan pemerintah meliputi:

· Pendataan objek pajak, subyek pajak dan wajib pajak
· Pendataan obyek retribusi, subjek retribusi dan wajib retribusi
· Pendataan sumber penerimaan bukan paja
· Pendataan lain-lain pendapatan yang sah
· Pendataan potensi pendapatan untuk masing-masing jenis pendapatan.

Administrasi Pendapatan. Tahap ini sangat penting dalam siklus manajemen pendapatan karena tahap ini akan menjadi dasar untuk melakukan koleksi pendapatan. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini meliputi:

· Penetapan wajib pajak dan retribusi
· Penentuan jumlah pajak dan retribusi
· Penetapan nomor NPWP Daerah dan NPWRetribusi
· Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Retribusi

Koleksi Pendapatan

Tahap koleksi pendapatan meliputi penarikan, pemungutan, penagihan dan pengumpulan pendapatan baik yang berasal dari wajib pajak daerah dan retribusi daerah, dana perimbangan dari pemerintah pusat maupun sumber lainnya. Khsusus untuk pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dapat digunakan beberapa sistem, antara lain:

1. Self assessment system
2. Official assessment system
3. Joint collection

Self assessment system adalah sistem pemungutan pajak daerah yang dihitung, dilaporkan dan dibayarkan sendiri oleh wajib pajak daerah. Dengan sistem ini wajib pajak mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan membayarkan pajak terutangnya ke Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) atau unit kerja yang ditetapkan pemda.

Official assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang nilai pajaknya ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Retribusi yang menunjukkanjumlah pajak atau retribusi daerah terutang. Wajib Pajak atau Retribusi Daerah selanjutnya berdasarkan SKP-Daerah dan SKR tersebut membayarkan pajak/retribusi terutangnya melalui bendahara penerimaan atau bendahara penerimaan pembantu pada masing-masing instansi pemungut atau pembayaran melalui bank, kantor pos atau lembaga lain yang ditunjuk pemda.

Joint collection system adalah sistem pemungutan pajak daerah yang dipungut oleh pemungut pajak yang ditunjuk pemda. Contoh joint collection system adalah pemungutan pajak penerangan jalan oleh PLN, pajak bahan bakar kendaraan bermotor oleh Pertamina, dsb.

Akuntansi Pendapatan

Pada prinsipnya setiap penerimaan pendapatan harus segera disetor ke rekening kas umum daerah pada hari itu juga atau paling lambat sehari setelah diterimanya pendapatan tersebut. Untuk menampung seluruh sumber pendapatan perlu dibuat satu rekening tunggal (treasury single account) , dalam hal ini rekening kas umum daerah. Tujuan pembuatan satu pintu untuk pemasukan pendapatan adalah untuk memudahkan pengendalian dan pengawasan pendapatan. Selanjutnya penerimaan pendapatan tersebut dibukukan dalam buku akuntansi. Berupa jurnal penerimaan kas, buku pembantu, buku besar kas dan buku besar penerimaan per rincian objek pendapatan. Kemudian buku catatan akuntansi tersebut akan diringkas dan dilaporkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas. Pemda harus memastikan bahwa sistem akuntansi pendapatan telah dibangun dengan baik, sehingga tidak ada pendapatan daerah yang tidak dicatat dalam sistem akuntansi pemda. Untuk itu dengan sistem akuntansi pendapatan yang baik maka tidak perlu lagi terdapat dana non budgeter yang dipermasalahkan transparansi dan akuntabilitasnya.

Alokasi Pendapatan

Tahap terakhir siklus manajemen pendapatan adalah alokasi pendapatan yaitu pembuatan keputusan untuk menggunakan dana yang ada untuk membiayai pengeluaran daerah. Pengeluaran daerah meliputi pengeluaran belanja, yaitu belanja operasi dan belanja modal maupun untuk pembiayaan pengeluaran yang meliputi pembentukan dana cadangan, penyertaan modal daerah, pembayaran utang dan pemberian pinjaman daerah.

Mengenali Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Pemerintah daerah dengan payung hukum peraturan perundangan berhak memungut pajak daerah dan retribusi daerah, bahkan pemerintah dapat memaksa wajib pajak untuk membayar pajak dan memberikan sanksi apabila tidak patuh pajak. Oleh karenanya pendapatan di pemerintah daerah relatif stabil. Meskipun demikian, pemda perlu melakukan manajemen pendapatan secara baik agar diperoleh pendapatan secara optimal. Agar pemda dapat melakukan manajemen pendapatan secara optimal, hal pertama yang perlu dilakukan adalah mengenali sumber-sumber pendapatan daerah. Sumber pendapatan daerah pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1) sumber pendapatan yang saat ini ada dan sudah ditetapkan dengan peraturan perundangan,

2) sumber pendapatan di masa dating yang masih potensial atau tersembunyi dan baru akan diperoleh apabila sudah dilakukan upaya-upaya tertentu. Selain mengenali sumber pendapatan, hal penting lainnya yang perlu dilakukan oleh pemda adalah menciptakan sumber-sumber pendapatan baru. Sumber pendapatan baru bisa diperoleh misalnya melalui inovasi program ekonomi daerah, program kemitraan pemda dengan pihak swasta, dsb.

Meskipun pemda telah diberi otonomi secara luas dan desentralisasi fiskal, namun pelaksanaan otonomi tersebut tetap berada dalam koridor hukum NKRI. Dalam hal sumber penerimaan yang menjadi hak pemda, UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemda dan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah menetapkan sumber-sumber penerimaan daerah, sebagai berikut:

I. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD):
a. Pajak Daerah
b. Retribusi Daerah
c. Bagian Laba Pengelolaan Aset Daerah yang Dipisahkan
d. Lain-Lain PAD yang sah

II. TRANSFER PEMERINTAH PUSAT:
a. Bagi Hasil Pajak
b. Bagi Hasil Sumber Daya Alam
c. Dana Alokasi Umum
d. Dana Alokasi Khusus
e. Dana Otonomi Khusus
f. Dana Penyesuaian

III. TRANSFER PEMERINTAH PROPINSI:
a. Bagi Hasil Pajak
b. Bagi Hasil Sumber Daya Alam
c. Bagi Hasil Lainnya

IV. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Prinsip Dasar Manajemen Penerimaan Daerah

Beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan pemda dalam membangun sistem manajemen penerimaan daerah, yaitu:

a. Perluasan basis penerimaan
b. Pengendalian atas kebocoran pendapatan
c. Peningkatan efisiensi administrasi pajak
d. Transparansi dan akuntabilitas

Perluasan Basis Penerimaan. Upaya melakukan perluasan basis penerimaan merupakan salah satu bentuk peningkatan pendapatan melalui kebijakan. Perluasan basis penerimaan adalah memperluas sumber penerimaan dengan cara sebagai berikut:

· Mengidentifikasi pembayar pajak/retribusi dan menjaring wajib pajak/retribusi baru
· Mengevaluasi tariff pajak/retribusi
· Meningkatkan basis data objek pajak/retribusi
· Melakukan penilaian kembali (appraisal) atas pajak/retribusi.

Pengendalian atas Kebocoran Pendapatan. Untuk mengoptimalkan perolehan pendapatan, pemda harus melakukan pengawasan dan pengendalian yang memadai. Sumber-sumber kebocoran harus diidentifikasi dan segera diatasi. Kebocoran pendapatan bisa disebabkan karena penghindaran pajak (tax avoidance), penggelapan pajak (tax evasion), pungutan liar atau korupsi petugas.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi kebocoran yaitu:
· Melakukan audit baik rutin maupun insidental
· Memperbaiki sistem akuntansi penerimaan daerah
· Memberikan penghargaan yang memadai bagi masyarakat yang taat pajak dan hukuman (sanksi) yang berat bagi yang tidak mematuhinya
· Meningkatkan disiplin dan moralitas pegawai yang terlibat dalam pemungutan pendapatan.

Peningkatan Efisiensi Administrasi Pajak.

Efisiensi administrasi pajak sangat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja penerimaan daerah. Beberapa cara yang dapat dilakukan pemda untuk meningkatkan efisiensi administrasi pajak yaitu:

· Memperbaiki prosedur administrasi pajak sehingga lebih mudah dan sederhana
· Mengurangi biaya pemungutan pendapatan
· Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak seperti bank, kantor pos, koperasi dan pihak ketiga lainnya untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam membayar pajak.

Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas merupakan aspek penting dalam sistem manajemen penerimaan daerah. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas, maka pengawasan dan pengendalian manajemen pendapatan daerah semakin baik. Selain itu, kebocoran pendapatan juga dapat ditekan. Untuk melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas membutuhkan beberapa persyaratan:
· Adanya dukungan Teknologi Informasi untuk membangun Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah
· Adanya staf yang memiliki kompetensi dan keahlian yang memadai
· Tidak adanya korupsi sistemik di lingkungan entitas pengelola pendapatan daerah.

Manajemen Pendapatan Asli Daerah

Salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola PAD. Semakin tinggi kemampuan daerah menghasilkan PAD , maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah. Meskipun pelaksanaan otonomi daerah sudah dilaksanakan sejak 1 Januari 2001, namun hingga tahun 2009 baru sedikit pemda yang mengalami peningkatan kemandirian keuangan daerah secara signifikan. Menurut data yang dikeluarkan Depkeu, secara umum penerimaan PAD pada era otonomi daerah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan era sebelumnya.

Era pasca reformasi, pemerintah berupaya terus untuk menggali dan meningkatkan PAD sesuai dengan dinamika pembangunan melalui peraturan perundangan mengenai pajak daerah. UU baru tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah UU No.28 Tahun 2009. Tabel 2.4. menjelaskan beberapa peraturan perundangan mengenai pajak daerah antara lain UU No.11 drt Tahun 1957, UU No.18 Tahun 1997, UU No.34 Tahun 2000 dan UU No.28 Tahun 2009.

Manajemen Pajak untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Uraian berikut ini adalah sekelumit manajemen pajak yang dapat dilakukan oleh pemerintah provinsi dan Kabupaten/kota:

  • Manajemen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
  • Jenis pajak ini merupakan penyumbang PAD terbesar bagi pemerintah provinsi, terutama di kota-kota besar yang padat penduduknya.
  • Untuk meningkatkan penerimaan PKB, beberapa pemerintah provinsi melakukan kebijakan pemutihan biaya balik nama kendaraan bermotor dengan harapan setelah dibalik nama maka pemerintah provinsi nantinya akan memperoleh pendapatan pajak kendaraan bermotor bersangkutan. Kebijakan lain yang juga ditempuh pemerintah provinsi untuk meningkatkan penerimaan PKB adalah dengan menetapkan tarif pajak yang lebih tinggi untuk kendaraan mewah, kendaraan dengan bobot lebih berat dan kendaraan yang tahun pembuatannya lebih baru. Pemerintah daerah perlu memiliki data tentang jumlah kendaraan baru dan mutasi kendaraan lama yang masuk ke daerah serta kendaraan yang mutasi keluar daerah. Selain itu juga perlu didata jumlah wajib pajak yang menunggak pajak dan berkoordinasi dengan kepolisian daerah untuk secara periodik maupun acak melakukan operasi STNK.

Manajemen Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi bahan bakar kendaraan bermotor berupa premium, pertamax, solar dan bahan bakar gas. Jumlah PBBKB didasarkan pada transaksi BBM di wilayah provinsi bersangkutan dikalikan tariff pajaknya. Manajemen pajak yang perlu dilakukan pemda terhadap PBBKB adalah mengoptimalkan kerjasama dengan pihak Pertamina, sebab pajak ini dikumpulkan melalui Pertamina.

Manajemen Pajak Hotel dan Restoran

Kedua jenis pajak ini merupakan satu kesatuan, tetapi berdasarkan UU 34/2000 kemudian dipisah. Manajemn pajak hotel dan restoran yang perlu dilakukan pemerintah daerah antara lain dengan memperbaiki database wajib pajak, komputerisasi administrasi pajak yang terkoneksi dengan sistem informasi pihak hotel, melakukan sosialisasi pajak secara memadai, pemberian penghargaan kepada wajib pajak yang taat pajak, dan kemungkinan outsorcing dalam pemungutan pajak.

Manajemen Pajak Hiburan

Pajak hiburan merupakan pajak yang dikenakan terhadap orang atau badan penyelenggara suatu hiburan yang dipungut bayaran. Berbagai jenis hiburan yang dapat dikenai pajak misalnya:
· Pertunjukkan atau keramaian, seperti diskotek, live muic, karaoke, pub, klub eksekutif, dsb.
· Pagelaran music dn tari
· Bioskop film
· Pertunjukkan kesenian
· Permainan ketangkasan
· Mandi uap, spa, steambath
· Billiard, bowling dan sejenisnya
· Pertunjukkan/pertandingan olah raga
· Hiburan incidental
· Pertunjukkan/pertandingan olah raga
· Hiburan incidental
· Pertunjukkan permainan di tempat wisata

Pajak hiburan ini dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak yaitu jumlah omzet penjualan karcis. Manajemen pajak hiburan yang perlu dilakukan adalah pemda menciptakan fasilitas-fasilitas hiburan yang memadai, misalnya memiliki gedung konvensi, pusat pameran dan ekshibisi (expo center), taman budaya dan rekreasi. Untuk meminimalisir penghindaran pajak, pemda dapat mencetak tiketnya. Tanda masuk perlu dibuat atau disahkan oleh pemda, pemberian sanksi pajak bagi yang tidak patuh pajak serta pengawasan yang memadai.

Manajemen Pajak Reklame

Pajak reklame merupakan pajak yang cukup potensial. Pajak reklame sebagai pajak daerah juga memiliki beberapa keunggulan antara lain lokasi objek pajak jelas dan mudah diidentifikasi dan pertumbuhannya relatif stabil.Sedangkan kelemahan pajak reklame adalah tariff pajak dan dasar pengenaan pajaknya cukup kompleks yaitu dihitung berdasarkan jenis, ukuran, lokasi dan lama tampilnya. Manajemen pajak reklame yang perlu dilakukan pemda adalah melakukan sinkronisasi antara Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dengan Tata Ruang Reklame (TRR). Hal ini supaya keberadaan papan reklame tidak menggangu pemandangan dan keindahan kota.

Manajemen Pajak Penerangan Jalan (Pajak Listrik)

Pajak penerangan jalan masih menjadi primadona penyumbang PAD. Pajaknya dihitung berdasarkan kapasitas listrik terpasang dan jumlah KWH dikonsumsi. Pengumpulan pajaknya relative mudah karena ditarik melalui PLN bersamaan dengan tagihan listrik. Manajemen pajak penerangan jalan yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kerjasama antar pemda dengan pihak PLN dan pihak lain eperti bank dan KUD sebagai tempat pembayaran listrik.

Manajemen Pajak Parkir

Pajak parkir menjadi primadonan bagi pemda yang banyak memiliki pusat perbelanjaan dan pusat-pusat keramaian yang menyelenggarakan jasa perpakiran. Pajak parkir berbeda dengan retribusi parkir. Pajak parkir merupakan pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan yang dilakukan oleh Orang Pribadi atau badan baik yang berkaitan dengan pokok usaha maupun usaha sampingan seperti supermarket atau mall yang menyelenggarakan parkir sendiri, usaha penitipan kendaraan,dsb.

Sedangkan retribusi parkir adalah pungutan yang dikenakan atas penggunaan tempat-tempat parkir ditepi jalan umum yang masih merupakan fasilitas milik pemerintah. Manajemen pajak parkir dapat dilakukan dengan metode self assessment system maupun official assessment system.

Manajemen Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan sumber pendapatan penyumbang PAD kedua setelah pajak daerah. Bahkan untuk beberapa daerah, penerimaan retribusi daerah ini lebih tinggi daripada pajak daerah. Retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan pemda kepada wajib retribusi atas pemanfaatan suatu jasa tertentu yang disediakan pemerintah dan terdapat imbalan langsung yang dapat dinikmati pembayar retribusi. Manajemen retribusi daerah yang paling utama adalah perbaikan pelayanan, perluasan basis retribusi, pengendalian atas kebocoran penerimaan retribusi dan perbaikan administrasi pemungutan retribusi.

Manajemen Perusahaan Daerah

Perusahaan daerah yang maju kebanyakan bergerak di sektor perbankan, misalnya Bank Jateng, Bank DKI, Bank Jabar, BPD. Sedangkan perusda yang bergerak di sektor riil seperti properti, industri olahan, jasa, kondisinya belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan. Untuk meningkatkan kontribusi perusda terhadap penerimaan PAD, pemda perlu melakukan perbaikan manajemen melalui upaya peningkatan profesionalisme, efisiensi pada pengeluaran biaya kebijakan, profitabilitas, intervensi politik dikurangi dan kompetensi inti (core competence) bisnis perusahan lebih focus , pemilihan direksi melalui prosedur uji kepatutan dan kelayakan serta pengelolaan perusda yang transparan dan akuntabel.

Manajemen lain-lain PAD yang Sah

Pendapatan daerah yang berasal dari lain-lain PAD yang sah antara lain:
Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, TGR,komisi, potongan, keuntungan selisih kurs, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak dan retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan atas fasilitas social dan fasilitas umum dan pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Pemda dapat meningkatkan pendapatan bunga dan jasa giro melalui optimalisasi manajemen kas. Untuk itu BUD, perlu memilki instrument anggaran kas (cash budget) serta perencanaan dan pemodelan keuangan yang baik agar pengelolaan kas daerah menjadi optimal sehinga tidak terdapat kas menganggur yang tidak termanfaatkan. Selanjutnya pemerintah juga tidak perlu menaruh kas daerahnya secara berlebihan dalam instrument keuangan yang kurang likuid. Dalam hal ini, BUD selaku manajer investasi perlu membuat portofolio yang paling optimal atas pemanfaatan kas daerah yang masih menganggur.

Manajemen Dana Perimbangan

Sebagian besar pemerintah daerah di ndonesia masih memiliki tingkat ketergantungan keuangan yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat masih mendominasi penerimaan daerah. Dana perimbangan ini diklasifikasikan menjadi tiga bagian utama, yaitu; 1) dana bagi hasil, 2) dana alokasi umum dan 3) dana alokasi khusus.
Untuk beberapa pemda masih akan mendapatkan dana penyesuaian dan dana otonomi khusus. Dari beberapa jenis dana perimbangan tersebut, sebenarnya dapat dipilah antara jenis dana perimbangan yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan daerah. Dana bagi hasil merupakan jenis dana perimbangan yang dapat dikendalikan oleh pemda dalam arti dapat mempengaruhi jumlah penerimaannya. Sedangkan dana alokasi umum, dihitung dengan formula tertentu yang relatif kecil dapat dipengaruhi besarnya oleh pemda. Sementara itu dana alokasi khusus pemda hingga tingkat tertentu masih mungkin dapat mempengaruhi jumlah penerimaannya meskipun kebijakan sepenuhnya tergantung pusat.

Dana Bagi Hasil

Pemerintah daerah masih dapat mengoptimalkan penerimaan dana perimbangan melalui dana bagi hasil. Dana bagi hasil terdiri atas dua jenis yaitu bagi hasil pajak dan bagi hasil sumber daya alam. Dana bagi hasil pajak meliputi bagi hasil dari: pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak penghasilan pasal 25 dan 29 serta PPh wajib pajak orang pribadi pasal 21.

Sedangkan dana bagi hasil sumber daya alam meliputi bagi hasil: iuran hak pengusahaan hutan, provisi sumber daya hutan, dana reboisasi, iuran tetap (land rent) dan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi. (royalti), pungutan pengusahaan perikanan, pungutan hasil perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, pertambangan panas bumi dan pertambangan umum.

Bagi Hasil PBB dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PBB dan BPHTB merupakan pajak daeah. Namun untuk PBB yang menjadi pajak daerah hanya PBB pedesaan dan perkotaan, sedangkan PBB perkebunan, kehutanan dan pertambangan masih sebagai pajak pusat yang mengutamakannya bisa melibatkan pemda. Beberapa hal yang dapat dilakukan daerah untuk meninkatkan BPHTB antara lain:

· Melakukan penilaian kembali terhadap objek pajak PBB untuk menentukan NJOP yang mendekati harga pasar
· Melibatkan pihak kelurahan, RW dan RT dalam pendataan dan pendistribusian surat ketetapan pajak PBB
· Memperbaiki administrasi pajak dan menciptakan kemudahan bagi wajib pajak dalam membayar pajak
· Memperbaiki sistem basis data PBB.

Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Bagi hasil sumber daya alam (sda) pada umumnya lebih bersifat fluktuatif dan berbeda-beda untuk masing-masing daerah. Untuk daerah yang memiliki sda tentu akan memperoleh bagi hasil sda yang besar, seperti Kalimantan Timur, Riau, Bengkalis. dsb. Terkait dengan eksploitasi sda ini, pemda perlu memanfaatkan penerimaan bagi hasil sda tersebut dengan sebaik-baiknya terutama untuk sda yang bersifat tidak terbarui. Ketika saat ini memanen hasil sda, pemda harus segera memikirkan antisipasi dampak jangka panjangnya, yakni setelah sda tersebut habis sehingga tidak menghasilkan pendapatan lagi dan bahkan meninggalkan dampak negatif seperti kerusakan lingkungan dan permasalahan sosial. Di masa mendatang isu lingkungan akan semakin besar dan hal ini tentunya akan berdampak terhadap manajemen keuangan daerah. Oleh karena itu, konsep pembangunan berkesinambungan dan pembangunan berwawasan lingkungan harus dipegang teguh oleh stakeholders.

manajemen pendapatan daerah, manajemen belanja daerah,manajemen pembiayaan daerah, sistem informasi pendapatan daerah,sistem informasi keuangan daerah,sistem informasi belanja daerah,sistem informasi pembiayaan daerah,download sistem informasi keuangan daerah

Filed under Blog, Uncategorized - Tag:

About