Blog, Uncategorized
 

Manajemen Keuangan Pemerintah Daerah

Juni 13, 2013

Perkembangan sistem tata kelola pemerintahan di Indonesia dalam satu dasawarsa terakhir mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dalam kurun waktu yang relative singkat, pemerintah Indonesia telah melewati serangkaian proses reformasi sector publik, khususnya reformasi manajemen keuangan keuangan daerah.

Pada dasarnya perubahan manajemen keuangan daerah merupakan bagian dari perubahan akibat reformasi setelah Indonesia mengalami krisis multidimensi. Tonggak sejarah reformasi manajemen keuangan daerah ditandai dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang dimulai 1 Januari 2001. Tujuan pelaksanaan otonomi daerah tersebut secara umum yaitu untuk meningkatkan kemandirian daerah, memperbaiki transparansi dan akuntabilitas publik atas pengelolaan keuangan daerah.

Meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan publik, meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan daerah, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dan pelayanan publik serta mendorong demokratisasi di daerah.

Perkembangan Reformasi Manajemen Keuangan Daerah

Reformasi manajemen keuangan daerah di Indonesia dapat dikatakan cukup terlambat hampir dua dasawarsa dibandingkan dengan reformasi yang telah dilakukan di Negara-negara maju di Eropa dan Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia termasuk terlambat jika dibandingkan Negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Singapura dan Selandia Baru yang sejak 1970an dan 1980an telah melakukan serangkaian reformasi di bidang manajemen keuangan publik. Singapura misalnya, telah menggunakan anggaran berbasis kinerja sejak tahun 1980an, sedangkan pemerintah Indonesia baru menerapkannya tahun 2001. Pemerintah Inggris telah mereformasi sektor publiknya dengan konsep New Public Management (NPM) sejak tahun 1980an. Amerika Serikat menggunakan anggaran dengan pendekatan Planning Programing Budgeting System (PPBS) secara luas tahun 1965 dan Zero Base Budgeting (ZBB) tahun 1973. Selandia Baru secara radikal menggunakan akrual basis sejak tahun 1990an.

Secara historis, perjalanan reformasi manajemen keuangan daerah di Indonesia dapat dibagi dalam tiga fase, yaitu:
1) Era pra otonomi daerah dan desentralisasi fiskal (1974-1999)
2) Era transisi otonomi (2000-2003)
3) Era pasca transisi (2004-sekarang)

Era pra otonomi daerah merupakan pelaksanaan otonomi ala orde baru berdasarkan UU No.5 Tahun 1974 yang bersifat sentralis, top down planning dan budgeting, penggunaan anggaran tradisional, rezim anggaran berimbang, sistem pembukuan tunggal dan akuntansi basis kas. Selama fase pertama, praktis belum ada sistem akuntansi keuangan daerah yang baik, yang ada baru sebatas tata buku.

Pengelolaan keuangan daerah berdasarkan buku Manual Administrasi Keuangan Daerah (MAKUDA) tahun 1981 yang pada esensinya sekedar penatausahaan keuangan atau tata buku. Era otonomi semu ini berlangsung selama 25 tahun sampai pelaksanaan otonomi luas dan nyata berdasarkan UU No.22 Tahun 1999 dan UU No.25 Tahun 1999 yang bersifat desentralisasi, bottom up planning and budgeting, sistem pembukuan berpasangan dan basis kas modifikasian. Reformasi manajemen keuangan daerah mulai dilaksanakan setelah diberlakukannya UU No.22 dan UU No.25 Tahun 1999.

Sebagai upaya konkrit, pemerintah mengeluarkan PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan PP no.108 Tahun 2000 tentang Pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Langkah selanjutnya secara bertahap mengganti MAKUDA menjadi sistem akuntansi dengan dikeluarkannya Kepmendagri No.29 Tahun 2002 yang menandai era transisi otonomi menuju sistem yang lebih ideal.

Era transisi otonomi adalah masa antara tahun 2000 hingga 2003 yang merupakan masa awal implementasi otonomi daerah. Fase ini ditandai dengan masih belum mantapnya perangjat hokum, kelembagaan, infrastruktur dan sumber daya manusia daerah dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah. Dalam masa transisi ini masih sering terjadi uji coba sistem baru, sehingga sering terjadi revisi peraturan perundangan di bidang pengelolaan keuangan negara/daerah.

Era pasca transisi adalah masa setelah diberlakukannya paket peraturan perundangan yang merupakan suatu peraturan menyeluruh dan komprehensif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pengauditan dan evaluasi kinerja atas pengeloaan keuangan daerah.

Aspek Utama Reformasi Birokrasi dan Reformasi Manajemen Keuangan Daerah

Reformasi birokrasi merupakan upaya sistematis, terpadu dan komprehensif untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance), meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik. Reformasi Birokrasi merupakan transformasi birokrasi menjadi organisasi yang inovatif, fleksibel dan responsif dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan masyarakat .

Aspek utama reformasi manajemen keuangan daerah meliputi :

  • Perubahan sistem anggaran dari sistem anggaran tradisional menjadi sistem anggaran berbasis prestasi kerja atau anggaran kinerja
  • Perubahan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah dari sistem sentralisasi pada bagian keuangan sekretariat daerah menjadi sistem desentralisasi ke masing-masing satuan kerja
  • Perubahan sistem akuntansi dari sistem tata buku tunggal (single entry system) menjadi sistem tata buku berpasangan (double entry system)
  • Perubahan basis akuntansi dari basis kas (cash basis) menjadi basis akrual (accrual basis)

Perubahan sistem anggaran dilakukan sebagai langkah reformasi keuangan daerah. Perubahan sistem penganggaran tersebut meliputi perubahan dalam proses penganggaran dan perubahan struktur anggaran. Perubahan proses penganggaran terkait dengan perubahan proses penyusunan anggaran yang sebelumnya bersifat sentralis dan top down diubah menjadi sistem anggaran partisipatif.

APBD sebelum reformasi disahkan oleh presiden melalui menteri dalam negeri, dengan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, APBD cukup disahkan oleh DPRD. Sedangkan perubahan pada struktur anggaran yaitu adanya perubahan dari struktur anggaran tradisional dengan pendekatan anggaran berimbang menjadi struktur anggaran baru dengan penganggaran berbasis kinerja.

Penganggaran berbasis kinerja merupakan pendekatan penganggaran yang menekankan pencapaian hasil (outcome) dari program dan kegiatan yang dibiayai dengan APBD dikaitkan dengan target kinerja terukur. Setiap anggaran dikaitkan dengan target kinerja yang hendak dicapai , terdapat indikator kinerja yang jelas untuk mengukur keberhasilan anggaran, meliputi indikator input, output dan outcome. Apabila terjadi sisa anggaran pada akhir periode maka sisa anggaran tersebut tidak akan hangus, tetapi dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan untuk tahun anggaran berikutnya yang masuk dalam katagori Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Ada tidaknya SILPA dan besar kecilnya sangat tergantung pada tingkat belanja yang dilakukan pemda serta kinerja pendapatan daerah.

Jika pada tahun anggarantertentu tingkat belanja daerah relative rendah atau terjadi efisiensi anggaran, maka dimungkinkan akan diperoleh SILPA yang lebih tinggi. Tetapi sebaliknya jika belanja daerah tinggi, maka SILPA yang diperoleh akan semakin kecil, bahkan jika belanja daerah lebih besar dari pendapatan daerah sehingga menyebabkan terjadi deficit fiskal, maka dimungkinkan tidak terdapat SILPA untuk tahun anggaran bersangkutan, tetapi justru terjadi Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SIKPA).

Dengan demikian keberadaan SILPA tersebut memberikan sinyal adanya kinerja anggaran yang baik pada tahun anggaran bersangkutan.

Secara garis besar terdapat dua pendekatan utama yang memiliki perbedaan mendasar dalam perkembangan anggaran sektor publik yaitu :

1. Anggaran tradisional atau konvensional

Anggaran tradisional atau konvensional merupakan pendekatan yang banyak dianut oleh negara-negara berkembang. Ciri-ciri dari pendekatan ini antara lain:

a. Incrementalism, yaitu hanya melakukan penambahan atau pengurangan jumlah pada item-item anggaran tahun sebelumnya, tanpa melakukan pengkajian yang mendalam. Kelemahan pendekatan ini adalah tidak menjamin terpenuhinya kebutuhan riil saat ini dan dapat menyebabkan terjadinya kesalahan yang terus berlanjut, karena tidak dikaji lebih lanjut apakah pengeluaran yang terjadi pada periode sebelumnya telah didasarkan pada kebutuhan yang wajar.

b. Line item, yaitu anggaran yang didasarkan pada sifat dari penerimaan dan pengeluaran, sehingga tidak memungkinkan untuk menghilangkan item-item penerimaan atau pengeluaran yang telah ada dalam struktur anggaran, walaupun sebenarnya secara riil item tertentu sudah tidak relevan lagi untuk digunakan pada periode sekarang. Dengan pendekatan ini tidak memungkinkan dilakukan penilaian kinerja secara akurat, karena tolok ukurnya semata-mata pada ketaatan dalam menggunakan dana yang diusulkan.

c. Sentralis, yaitu penyiapan anggaran dilakukan secara terpusat dan tidak tersedianya informasi yang memadai, sehingga menyebabkan lemahnya perencanaan anggaran, yang akan menyebabkan terjadinya kesenjangan anggaran ( budgetary slack)

d. Spefisikasi, yaitu proses pengganggaran terpisah untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran modal/investasi.

e. Tahunan, untuk proyek investasi, anggaran tahunan terlalu pendek, sehingga akan mendorong munculnya praktik-praktik yang tidak diinginkan seperti kolusi dan korupsi.

f. Prinsip anggaran bruto, prinsip anggaran kurang sistematik dan tidak rasional, karena tidak didasarkan pada jumlah bersih.

 

2. Anggaran dengan pendekatan New Public Management (NPM)

Pendekatan NPM mendorong usaha untuk mengembangkan pendekatan yang lebih sistematis dalam perencanaan anggaran sektor publik. Seiring dengan perkembangan tersebut, muncul beberapa teknik penganggaran sektor publik yaitu anggaran kinerja (performance budgeting), Zero Based Budgeting (ZBB), dan Planning, Programming, and Budgeting System (PPBS).

Anggaran dengan pendekatan NPM memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

a. Komprehensif atau komparatif
b. Terintegrasi dan lintas departemen
c. Proses pengambilan keputusan yang rasional
d. Berjangka panjang
e. Spesifikasi tujuan dan perangkingan prioritas
f. Analisis total cost dan benefit (termasuk opportunity cost)
g. Berorientasi pada input, output dan outcome, tidak hanya sekedar input.
h. Adanya pengawasan kinerja.

Perubahan Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Perubahan sistem penganggaran berupa penggunaan anggaran berbasis kinerja berimplikasi pada perubahan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah. Penataan ulang kelembagaan keuangan daerah bukan saja untuk menyesuaikan sistem anggaran yang baru, tetapi juga dimaksudkan untuk mendukung tercapainya tujuan desentralisasi fiskal. Beberapa perubahan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah tersebut antara lain:

a. Dari sistem sentralisasi pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah menjadi sistem desentralisasi ke masing-masing SKPD. Konsekuensinya setiap SKPD harus menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan SKPD. Badan Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya bertugas mengkonsolidasikan laporan keuangan seluruh SKPD menjadi laporan keuangan pemda.

b. Pejabat yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah meliputi:
1. Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Sekretariat Daerah selaku Kuasa Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sekaligus merupakan Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (Biro/Bagian Keuangan)selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sekaligus merupakan Bendahara Umum Daerah (BUD)
4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
5. Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang
6. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD)
7. Bendahara Penerimaan/Pengeluaran SKPD
8. Bendahara Penerimaan/Pengeluaran Pembantu
9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

c. Digabungkannya fungsi pemungutan pendapatan daerah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dengan fungsi pengendalian belanja yang dilakukan oleh Biro/bagian keuangan dalam satu lembaga yaitu Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). Peleburan fungsi penerimaan dan pengeluaran dalam satu atap tersebut dimaksudkan agar perencanaan dan pengendalian keuangan daerah menjadi lebih mudah dilakukan, komprehensif dan tidak terfragmentasi.

Perubahan sistem akuntansi dari sistem tata buku tunggal (single entry system) menjadi sistem tata buku berpasangan (double entry system). Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, maka diperlukan reformasi akuntansi sektor publik di Indonesia. Reformasi akuntansi tersebut merupakan salah satu agenda penting dari reformasi manajemen keuangan daerah. Aspek yang diperlukan dalam reformasi akuntansi tersebut adalah perlunya dimiliki standar akuntansi pemerintahan dan perubahan sistem akuntansi dari single entry menjadi double entry dipanang sebagai solusi yang mendesak untuk diterapkan. Hal ini disebabkan penggunaan single entry tidak dapat memberikan informasi yang komprehensif dan meencerminkan kinerja yang sesungguhnya. Sistem single entry juga telah ditinggalkan oleh banyak negara maju.

Pengaplikasian pencatatan transaksi dengan sistem double entry ditujukan untuk menghasilkan laporan keuangan yang lebih mudah untuk dilakukan audit (auditable) dan pelacakan (traceable) antara bukti transaksi, catatan, dan keberadaan kekayaan, utang dan ekuitas organisasi. Dengan sistem double entry, maka pengukuran kinerja dapat dilakukan secara lebih komprehensif.

Perubahan basis akuntansi dari basis kas (cash basis) menjadi basis akrual (accrual basis). Perubahan dari single entry menuju double entry akan lebih cepat memberikan pengaruh penguatan terhadap akuntabilitas publik. Selama ini, basis pencatatan transaksi yang digunakan pada hampir semua lembaga pemerintahan di Indonesia adalah basis kas (cash basis), yang banyak mengandung kelemahan yang mendasar yaitu tidak mencerminkan kinerja yang sesungguhnya karena dengan sistem cash basis tingkat efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan, program atau aktivitas tidak dapat diukur dengan baik. Perubahan basis akuntansi dari basis kas (cash basis) menjadi basis akrual (accrual basis) bertujuan agar pemda dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, akurat, komprehensif dan relevan untuk pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik.

Manajemen Keuangan Pemerintah Daerah,Keuangan Pemerintah Daerah,sistem Keuangan Pemerintah Daerah,sistem informasi Keuangan Pemerintah Daerah

Filed under Blog, Uncategorized - Tag:

About